Hari Masyarakat Adat Internasional atau HIMAS yang diperingati pada 9 Agustus.
HIMAS ditetapkan pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perayaan HIMAS 2023 dilakukan oleh Sekolah Alternatif Papua bersama, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Papua Trada Sampah, Eco Defender, Volunteer Greenpeace, Suara Grina, dan Papuan Voices.
 |
Foto doc: Hari Lingkungan Hidup di Sekret SAP, Kota Jayapura (03/06/2023) |
Tema yang ditetapkan ialah "Pemuda Adat Sebagai Agen Perubahan", dalam konteks aksi iklim dan transisi hijau, mobilisasi untuk keadilan serta koneksi antar generasi. Kegiatan tersebut, dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, berlangsung sejak pukul 12.00 hingga 19.00 WP, di Rumah Belajar Duta Damai St. Nikolaus, Padang Bulan, Hedam, Distrik Heram kota Jayapura, Papua.
Dalam kegiatan itu, ada berbagai penampilan yang ditampilkan oleh Sekolah Alternatif
Papua atau SAP, seperti; pameran foto, lagu daerah, orasi budaya dan talkshow. Kondisi masyarakat adat Papua sangat memprihatinkan, maka sebagai pemuda adat harus mengambil bagian dalam menentukan nasib sendiri. Pemuda adat ialah tenaga produktif yang akan mendukung komunitasnya. Adat untuk masyarakat asli Papua adalah penuntun hidup, inilah sebabnya setiap orang asli Papua memiliki marga. Marga sebagai cara untuk mengidentifikasi identitas suku, tanah, dan kebudayaan, serta semua warisan leluhurnya.
SAP terlibat dalam kegiatan tersebut. Anak-anak murid dari dua wilayah berbeda yakni, Kota Jayapura dan Kab. Jayapura.
Anak usia 5 hingga 17 tahun turut hadir dan memberikan kesan bahagia, atas kegiatan ini. Keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ini sangatlah penting, tujuannya meningkatkan kesadaran atas melindungi tanah dan hutan adat. Hutan adat adalah tempat bagi masyarakat adat bertahan hidup. Anak dilibatkan agar terhubung secara tidak langsung, namun meninggalkan ilmu pengetahuan bagi anak.
Papua memiliki wilayah luas, hutan, dan kandungan sumber daya alam di atas
tanah maupun didalamnya, menarik perhatian kapitalis atau pemodal internasional dan nasional. Negara Indonesia dengan sistem kolonialisme dan kapitalistik membuka akses penuh bagi para kapitalis. Pemodal melakukan penanaman modal untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di Papua, raw material atau bahan mentah dijual ke pasar. Hasil tersebut digunakan untuk kepentingan pemodal masyarakat menerima limbah dan kekerasan.
Investasi menyebabkan perampasan lahan, pembabatan hutan skala besar, masifnya eksploitasi sumber daya alam, pembuangan limbah pabrik dalam skala besar ke sungai, dsb. Hal ini mengakibatkan, terancam keberadaan ekosistem hayati flora dan fauna, hal lainnya adalah pemanasan global, secara sosial memisahkan aktivitas produksi manusia dengan alam.
Setibanya di tempat acara, anak-anak disambut oleh Panitia. Panitia menampilkan pameran foto kegiatan penyelenggara kegiatan, kemudian menjelaskan kerja pengadvokasiannya. Hal menarik lainnya adalah terjadi dialog interaktif antara pantia dan peserta. Anak-anak secara sadar terlibat dalam kampanye luas menandatangani petisi " Selamatkan hutan Adat
Papua", yang dipajang. Kehadiran anak-anak, mewarnai kegiatan tersebut dan memberikan kesan unik saat itu.
Apa kontribusi SAP dalam HIMAS 2023 ?
Kegiatan HIMAS Papua 2023, dewan guru SAP titik V, kota Jayapura menceritakan kondisi masyarakat adat di wilayah pegunungan tengah Papua. Pemuda adat yang bekerja sebagai guru di SAP ini, membawakannya dalam bentuk nyanyian dengan judul 'Iyara', dalam bahasa suku Lain. Interpretasi bahasa dilakukan oleh penulis, lagu ini menceritakan praktik kapitalisme melalui perampasan tanah, praktik kolonialisme melalui administrasi, dan militerisme melalui operasi militer, hal ini menyingkirkan masyarakat adat. Selain itu, di sesi orasi budaya yang dibawakan oleh salah satu guru Sekolah Alternatif Papua. Narasinya, ia menyatakan bahwa, hegemoni Kapitalisme dan kolonialisme kini, memperdaya Pemuda adat Papua, hingga lupa akan jati dirinya sebagai agen perubahan dan lupa akan tatanan masyarakat adat yang diturunkan oleh leluhur kita. Pemuda adat dibuat ketergantungan hidup atas hasil produksi kapitalisme dan lupa menjaga alam sebagai penyedia kebutuhan utama manusia.
Kebijakan master plan percepatan pembangunan Indonesia atau MP3I yang diterapkan oleh negara Indonesia atas tanah Papua sangat berdampak buruk pada kelangsungan dan keberlanjutan hidup masyarakat Papua. Selain itu, Negara Indonesia yang menyatakan bahwa, pemerintah sudah mensejahterakan pendidikan bagi anak-anak Papua, namun realitanya banyak anak-anak yang terlantarkan, putus sekolah, tidak bisa sekolah, dan belum bisa baca tulis.
Apa yang dibahas saat talkshow?
Kapitalisme dengan adat adalah pertentangan paham dan tatanan masyarakat, yang corak produksinya terwujud dalam kebudayaan. Perbedaan sistem pendidikan kapitalisme dengan tujuan profit dan eksploitatif, dengan pendidikan adat yang demokratis, dan sesuai kebutuhan kelompok. Hal ini alasan mengapa SAP menjadi alternatif pendidikan untuk mempertahankan adat. Perbedaan pendidikan ini, dijelaskan oleh Wari, perwakilan dewan guru pada sesi talkshow.
Berdasarkan hasil pengalaman mengajar anak-anak murid di SAP, selama 2 tahun. Wari menegaskan, ada 3 sifat kapitalisme yang diterapkan dalam lembaga sekolah formal yaitu;
1. Privatisasi ilmu pengetahuan, Privatisasi pengetahuan memiliki beberapa dampak negatif yaitu; keterbatasan akses pengetahuan, memonopoli ilmu pengetahuan, pengabaian isu sosial dan lingkungan, kemunduran kolaborasi dan penelitian yang terganggu;
2. Persaingan antar individu, Persaingan mengharuskan setiap individu saling bersaing untuk memperoleh pengetahuan misalnya, sekolah formal menetapkan kurikulum siswa berperingkat. Menciptakan setiap orang menyembunyikan ilmu pengetahuan agar dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Menghambat kerja sama dan kolaborasi anak- anak, dan kesenjangan pengetahuan yang berujung pada ketidaksetaraan dalam kemampuan memperoleh pengetahuan;
3.Menciptakan kebudayaan individualisme, sifat individualisme adalah memusatkan kepentingan dan kepemilikan terhadap dirinya sendiri. setiap orang terisolasi secara sosial sehingga, dapat menghalangi pertukaran ide-ide dan kolaborasi yang bermanfaat dan memperluas pengetahuan dan keterbatasan pemahaman juga dapat membatasi sudut pandang dan pemahaman seseorang hanya berdasarkan pemikiran dan ide-idenya sendiri, kondisi ini, menghalangi mereka dari perspektif yang lebih luas.
Masalah-masalah yang sering dialami anak-anak adalah diskriminasi atau pandangan seseorang terhadap orang lain berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb. Misalnya ada istilah untuk memanggil anak tersebut binatang, miskin, bau, monyet, goblok, pemalas, dsb. Diskriminasi tersebut, sering dilontarkan oleh guru-guru terhadap murid dan murid terhadap murid lainnya. Hal itu, berdampak pada anak-anak merasa terpinggirkan, rendahnya harga diri, berdampak pada terganggunya kesehatan mental, putus sekolah, dan sebagainya.
Ada tujuh wilayah adat di Papua yang dibagi berdasarkan kemiripan kebudayaannya oleh peneliti Belanda. Jumlah anak yang tidak sekolah (SD, SMP, SMA) menurut laporan Agus Sumule, Wilayah Doberai sebanyak 57.040 anak; wilayah Bomberai sebanyak 14.504 anak; wilayah Lapago sebanyak 100.969 anak; wilayah Meepago sebanyak 89.433; wilayah Saireri sebanyak 43.622 anak; wilayah Mam-Ta sebanyak 56.769 anak; dan wilayah Anim-Ha sebanyak 92.988 anak; sehingga total anak tidak sekolah 476.534 anak.
Hal ini dipengaruhi minimnya tenaga guru, fasilitas belajar, biaya pendidikan dan kesadaran mengajar. Berbanding terbalik dengan asupan dana yang diterima negara dari hasil eksploitasi sumber daya alam.
Jumlah perusahaan yang menempati hutan-hutan atau tanah-tanah di Papua membayar pajak hingga 10 % dari pendapatannya, namun banyak anak-anak tidak bisa sekolah.
Akses pendidikan tinggi seperti universitas di provinsi Papua dan Papua barat, memeras kantong orang tua. Biaya pangkal yang besar, sistem pendidikan yang tidak demokratis, metode ajar mendikte, menyebabkan kebudayaan ini akan terus diulang. Kebudayaan ini berdampak pada melemahnya skill kerja dari orang asli Papua, dalam dunia kapitalisme. Produksi OAP yang tergantung pada produksi di alam, misalnya menanam, beternak, berburu, meramu digantikan dengan kerja kantoran atau menjadi buruh. Perubahan ini menyebabkan kesulitan bagi OAP untuk beradaptasi. Pendidikan tinggi hanya menjadi 'ruang sempit' untuk mendapatkan teman dan ijazah. OAP disingkirkan dari aktivitas produksinya.
Apa tugas pemuda adat saat ini?
Bangun suprastruktur Pendidikan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap
kebudayaan yang lebih baik. Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat adat tentang bahaya dari kapitalisme, kolonialisme, dan militerisme. Proses penyadaran akan menjadi pengalaman berjuang masyarakat adat untuk bertahan melawan kekuasaan sistem jahat tersebut. Kesadaran melawan akan memperoleh kemenangan bagi masyarakat adat, ini tanggungjawab pemuda adat saat ini.
Sekolah Alternatif Papua hadir sebagai alternatif sistem pendidikan.
Hal itu dapat dilihat dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh SAP. Sistem pengajaran yang diterapkan oleh SAP berbalik dengan sekolah formal pada umumnya. Kehadiran sekolah Alternatif Papua untuk menjangkau semua orang agar dapat berhitung maupun membaca. Sangat penting bagi setiap orang untuk bisa membaca dan berhitung.
Pengajaran yang diterapkan adalah mengharuskan semua orang guna memperoleh ilmu pengetahuan secara gratis, memfasilitasi kegiatan belajar dengan bebas dan demokratis, memberikan ilmu pengetahuan secara kritis sesuai kebutuhan anak-anak bahkan orang dewasa. Selain itu, SAP memiliki rumah produksi guna mengajarkan masyarakat agar mengetahui cara memproduksi kebutuhan utama masyarakat. Mengadvokasi setiap tindakan diskriminasi maupun tindakan fisik dialami oleh anak-anak kepada lembaga hukum yang berwajib. Hal ini akan membantu rakyat memahami penindasan dan bergerak melawan sistem pembodohan.
"Akhir kata SAP menyerukan kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk mempersiapkan diri melalui literasi, bertani, berternak untuk berjuang melawan kejahatan kolonialisme, militerisme dan kapitalisme!" -HIMAS 2023.
Penulis : Wari Murib- Dewan Guru Wilayah Kota Jayapura.
13 Agustus 2023.
