 |
| Sumber Foto SAP titik II, Kota Jayapura pembukaan 20 Mei 2022 |
Sekolah Alternatif Papua atau SAP adalah gerakan sosial yang melawan sistem yang dibentuk untuk merampas hak-hak masyarakat khusus di bidang pendidikan.
Apa itu pembacaan situasi pendidikan di Papua?
Persoalan pendidikan di Papua secara umum telah terkooptasi oleh kepentingan kapitalisme. Terbukti melalui laporan Agus Smule tentang 'Masih banyak Anak Papua yang tidak bersekolah' terdapat tujuh wilayah adat di Papua yang dibagi berdasarkan kemiripan kebudayaannya oleh peneliti Belanda yaitu Doberai, Bomberai, Lapago, Meepago, Saireri, Mam-Ta, Anim-Ha. Jumlah anak yang tidak sekolah (SD, SMP, SMP) menurut laporan Agus Sumule, Wilayah Doberai sebanyak 57.040 anak, wilayah Bomberai sebanyak 14.504 anak, wilayah Lapago sebanyak 100.969 anak, wilayah Meepago sebanyak 89.433, wilayah Saireri sebanyak 43.622 anak, wilayah Mamta sebanyak 56.769 anak, dan wilayah Anim-Ha sebanyak 92.988 anak, sehingga total anak tidak sekolah 476.534 anak. Hal ini dipengaruhi kondisi tenaga guru, fasilitas belajar dan kesadaran mengajar.
Proses ini dibenarkan oleh guru SAP terdapat 13 anak usia pada rentang usia 6 - 13 tahun yang terlibat dalam kegiatan SAP wilayah kota Jayapura tidak bersekolah. Sedangkan 6 anak di Kabupaten Jayapura rentan usia 6 - 16 tahun tidak sekolah pada wilayah Kabupaten Jayapura. SAP juga menemukan ada anak dengan kebutuhan khusus yang terlibat dalam proses belajar dan mengajar 2 di Kabupaten Jayapura dan 2 di kota Jayapura. Hal ini disebabkan lokasi yang sekolah yang jauh, pendapatan orang tua tidak cukup membiayai, anak yatim atau piatu, dan lain sebagainya. Perubahan ruang hidup yang drastis turun menghancurkan imajinasi dan perkembangan berpikir anak. Anak-anak yang masih menempuh sekolah formal juga mengalami diskriminasi dari sekolah, tidak belajar dengan baik, dan akses-akses lainnya tidak diberikan.
Hal ini menghambat perkembangan berpikir anak. Masa depan anak akan semakin susah jika tidak dibekali dengan pendidikan dasar. Perkembangan anak ditentukan oleh lingkungan hidup, jika komponen pemuda tidak lagi memberikan jaminan keamanan dan bekerja bersama maka lingkungan hidup akan hancur. Pola pikir dan gerak masyarakat akan terbatas dan teralienasi. Hal ini tidak terlepas dari fasilitas sekolah swasta yang menjamur di Kota Jayapura. Data sekolah yang dicatat oleh dinas pendidikan kota Jayapura. Berikut data total SD, SMP, SMA dan SMK di kota Jayapura:
Tabel 1.1 Total sekolah nasional dan swasta di Kota Jayapura pada 2022.
Data ini menunjukan fasilitas sekolah negeri jumlahnya semakin sedikit, sedangkan penyebaran sekolah swasta semakin banyak. Tingkat pendidikan TK-SMA/ SMK adalah standar sekolah formal di Indonesia. Minimal penyedia pekerjaan menawarkan pekerjaan minimal D3/SMA dan sederajat untuk pekerjaan sederhana.
Hal ini menunjukan bahwa negara tidak mampu memberikan ruang aman bagi anak memperoleh pendidikan gratis. Sekolah negeri harus bersaing dengan sekolah swasta.
Pendidikan adalah bagian penting dalam pembangunan kesadaran politik masyarakat juga membentuk kondisi sosial.
Jika sistem pendidikan tidak dijamin oleh negara, maka negara secara sadar melakukan pembodohan terhadap masyarakat dan menjual ilmu pengetahuan kepada masyarakat.
Apa itu kapitalisme?
Kapitalisme adalah tatanan masyarakat kelas yang memiliki kelas penindas dan kelas buruh. Kelas buruh dieksploitasi tenaga kerja oleh kelas kapitalis. Marxisme mempertegas dalam narasi upah tenaga kerja dan modal. Kapitalisme adalah paham, kapitalis adalah yang melakukan pekerjaan tersebut. Apa itu kapitalisme.
Kapitalisme merupakan tatanan sosial yang terjadi akibat adanya kontradiksi dalam sistem kerajaan atau feodalisme, lebih detail lagi untuk memahami gerak masyarakat, perlu mempelajari sejarah perkembangan masyarakat dunia, yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Pentingnya memahami kapitalisme dalam penindasan pendidikan di Papua adalah memberikan gambaran luas tentang bagaimana kita menentukan metode perjuangan.
Kapitalisme bertumbuh dan berkembang dalam birokrasi negara, menciptakan kesenjangan sosial terhadap masyarakat. Regulasi dan partisipasi politik serta pembatasan ruang publik. Suatu negara yang berpaham kapitalisme memberikan ruang kepada pemodal untuk menentukan kebijakan sehingga pemodal dapat membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya. Misalnya UU Otonomi Khusus, kebijakan ini berdasarkan pola pikir kapital, yakni memberikan uang kepada masyarakat Papua, di lain sisi melakukan program pemekaran. UU cipta kerja yang tidak memberikan proteksi kepada buruh namun, memberikan kemudahan bagi pemodal.
Tujuan dari pembuatan UU adalah mengontrol aktivitas produksi, mengontrol tenaga kerja atau manusia, serta alat kerja. tentukan dikontrol agar sistem kapitalisme bisa bertahan. Dapat dilihat pada tabel 1.1, jumlah sekolah milik swasta yang tidak memiliki subsidi lebih tinggi dibandingkan milik negara. Jumlah sekolah milik negara sejumlah 88, dan milik swasta 154 hal ini membuktikan bahwa hampir 2 kali sekolah milik swasta. Negara tidak memberikan batasan terhadap sekolah milik swasta, belum jelas regulasi yang mengatur sekolah milik swasta.
Hal ini membentuk kebudayaan masyarakat, karena sekolah swasta akan membayar pajak ke negara, memungkinkan membentuk kebudayaan baru. Biaya yang mahal adalah konsekuensinya. Sejak pendudukan paksa militer Indonesia di Papua tidak pernah ada transparansi pembangunan sistem pendidikan di Papua, maka inilah yang disebut kolonialisme.
Kondisi pembayaran sekolah, dan kesenjangan sekolah bagus dan tidak, yang diciptakan sistem menunjukan adanya kesenjangan yang diciptakan. Kesenjangan diciptakan agar masyarakat Papua menjual tanah atau menukarkan tanah dengan uang agar membayar sekolah. Tanah yang bisa digunakan untuk menanam dan membangun rumah perlahan habis dijual, hal ini menjadi nyata di Jayapura. Perputaran kapital dan pengalihan hutan adat menjadi wilayah sawit, menjadi wilayah perumahan, kantor dan bangunan.
Sekolah adalah tempat membangun kesadaran, tidak ada evaluasi kurikulum yang dilakukan secara terbuka di tengah masyarakat. Kurikulum dipaksakan, dengan tujuan memproduksi pekerja-pekerja yang siap diadu untuk kepentingan kapitalis. Pola ini sedang masif diciptakan dalam sekolah formal di Papua maupun hampir seluruh negara yang menganut kapitalisme.
Apa Kepentingan Kolonialisme di Papua?
Kolonialisme Indonesia di Papua bertujuan untuk menguasai sumber daya alam dan manusia. PT. Freeport Indonesia adalah contoh yang kongkrit, kesepakatan dilakukan oleh Indonesia dan pemilik saham PT. Freeport tanpa melibatkan orang Papua sebagai subjek. Penandatangan kontrak karya PT. Freeport dilakukan pada 07 April 1967 sedangkan pendudukan militer di Papua, dikumandangkan di Yogyakarta pada 19 Desember 1961.
Operasi militer dimulai 1962, maka pendudukan paksa bersifat penaklukan orang asli Papua. Kekejaman Indonesia terus berlangsung hingga kini, pemusnahan manusia melalui 3 hal.
1. Dominasi Eksploitasi, hal ini adalah cara paling ampuh untuk menguasai sasaran kerja masyarakat asli Papua. Izin pembangunan perusahaan untuk eksploitasi dilakukan agar menyingkirkan orang asli dari tanahnya. Masyarakat adat tanpa tanah menyebabkan tidak tersedianya pangan. Jika pangan tidak ada akan berdampak pada kesehatan atau kematian.
Maka untuk bertahan hidup masyarakat akan melawan, atau bekerja ke perusahaan dengan upah murah. Bekerja dengan upah murah adalah cara untuk melakukan eksploitasi sumber daya manusia.
2. Dominasi Kebudayaan, Indonesia menciptakan program transmigrasi. Hal ini bertujuan untuk memindahkan masyarakat dari Jawa ke Papua, untuk menduduki lahan -lahan adat. Bentuk ini tidak didasarkan atas solidaritas rakyat namun dilakukan dengan paksa. Kekuatan militer dikerahkan untuk hal ini, kemudian pembangunan sekolah formal dengan peraturan seragam. Hal ini mewajibkan anak-anak untuk menerima simbol-simbol yang Indonesia. Kesadaran tersebut dipaksakan. Seragam dan fasilitas pendidikan dijual kepada masyarakat, tidak dibuat secara gratis.
3. Dominasi militer, Indonesia menduduki wilayah Papua dengan semangat penjajahan, dan penaklukan kekuatan rakyat. Masyarakat adat Papua ditaklukan dengan kekuatan militer dan pengakuan Internasional. Hal ini adalah kekejian bagi Indonesia. Perusahaan di indonesia dijaga oleh militer. Aktivitas produksi dijaga oleh militer. Perekrutan militer besar-besar karena ketidaktahuan masyarakat terhadap kejahatan militer. Militer digunakan untuk expansi perluasan wilayah Indonesia di Papua. Militer organik dan non organik. Militer organik adalah yang berseragam sedangkan yang non organik adalah yang tidak berseragam, BIN/BAIS/ dan BANPOL dsb. Militer juga turut menyebarkan teror dan intimidasi melalui pembunuhan dan kekerasan lainnya. Kebudayaan yang terbentuk adalah trauma.
Trauma yang terbentuk sekian lama bisa menumbuhkan kesadaran untuk melawan atau mati atau takluk pada kepentingan musuh. Militerisme adalah paham tentang kebudayaan militer. Militerisme bersifat represif, intimidasi, dan komando. Sifat ini menekankan untuk masyarakat tunduk pada sistem komando jika tidak akan dimusnahkan. Sistem militerisme Indonesia adalah militer dengan tujuan penjajahan sehingga menghancurkan kepentingan masyarakat Papua.
Hal ini semakin parah akibat tidak semua masyarakat adat dapat membaca, dan menulis. Maka hal yang penting dilakukan adalah membangun kebudayaan literasi yang demokratis. Kebudayaan yang demokratis, kritis dan gratis adalah cara untuk membebaskan masyarakat dari produk kolonialisme.
Kita harus membangun kesadaran tentang pentingnya literasi, agar masyarakat dapat berpikir dan menentukan apa yang hendak dilakukan. Masyarakat harus menyadari penindasan dan belajar bersama untuk membebaskan kelompoknya, bukan tunduk karena takut dengan senjata.
Masyarakat harus memiliki akses untuk melakukan perlawanan terorganisir dan terdidik serta menjunjung tinggi nilai-nilai kolektif.
Sehingga menjawab permasalah yang kompleks ini disepakati membangun sebuah alternatif sekolah.
Tujuan :
Membangun kesadaran menjaga alam dan manusia di Papua
Memperkenalkan huruf dan angka bagi seluruh masyarakat di Papua
Membangun kesadaran literasi konvensional/tradisional maupun digital di seluruh Papua
Mengadvokasi persoalan di ranah Pendidikan
Menciptakan sekolah gratis, demokratis dan kritis serta ilmiah
Menyadarkan tentang tatanan masyarakat yang paham kolektivisme, kesetaraan, ekologis kolektif, partisipatif, demokrasi tersentral dan ekonomi terencana
Melakukan pekerjaan bersama masyarakat akar rumput.
